Advertisement

Mantan Kadis Perkim Taput Budiman Gultom Divonis 4 Tahun Penjara, Kerugian Negara Rp 4,85 Miliar

MEDAN – editorial24jam.com ||Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom, resmi divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek lampu jalan yang merugikan negara hingga Rp 4,85 miliar.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Cipto Nababan di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (13/11/2026) sore.

“Menyatakan perbuatan Budiman Gultom terbukti secara sah sebagaimana dakwaan primer, menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 80 hari kurungan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi,” ucap Hakim Cipto.

Budiman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Direktur PT Global Menara Berdikari Lebih Berat: 5 Tahun

Tidak hanya Budiman, Direktur PT Global Menara Berdikari, William Leo, juga divonis lebih berat yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

William juga dibebani membayar uang pengganti (UP) Rp 1,8 miliar. Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dirampas. Jika tidak cukup, diganti dengan pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Jauh Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Putusan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Tarutung.

Sebelumnya, Budiman dan William masing-masing dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan.

William juga dituntut membayar UP sebesar Rp 4,85 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 600 juta disebut telah dititipkan pada rekening penampungan Kejari Taput.

Jika sisa UP tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda William dapat disita dan dilelang jaksa. Jika tidak mencukupi, diganti pidana pengganti 4 tahun penjara.

Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim menyebut hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, merugikan negara lebih dari Rp 4 miliar, dan tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan, para terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Hakim memberi kesempatan kepada kedua terdakwa maupun jaksa untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan menyikapi putusan tersebut.

Awal Kasus: Proyek Lampu Jalan Dana PEN 2020 Rp 13,45 Miliar

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Penerangan Jalan Dusun/Lingkungan (PLPJ) di Tapanuli Utara yang dibiayai dana pinjaman daerah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp 13.455.000.000 (Rp 13,45 miliar).

Saat itu, Budiman menjabat Kadis Perkim sekaligus Pengguna Anggaran. Ia didakwa bersama-sama dengan William Leo melakukan tindak pidana korupsi.

Budiman disebut melakukan pemecahan paket pekerjaan pembangunan LPJU dan PLPJ yang diduga menguntungkan William Leo serta sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ia juga didakwa menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, serta menetapkan konsultan individual yang tidak memiliki sertifikasi keahlian.

Kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan laporan audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp 4,85 miliar.

Penulis: BMT.Manalu

159 Pembaca

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *