TAPUT – Editorial24jam.com || Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati di Tarutung, Senin (16/3/2026).
Pertemuan strategis tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, Sekretaris Daerah Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, perwakilan Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, seluruh pimpinan perangkat daerah juga hadir dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi tantangan ekonomi daerah tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Meski laporan dari Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah relatif stabil, Bupati tetap menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau stok komoditas strategis guna mengantisipasi potensi lonjakan harga.
“Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita harus mampu membaca peluang dari data yang disajikan oleh BPS dan Bank Indonesia agar langkah intervensi yang diambil memiliki akurasi yang tinggi,” ujar Bupati.
Sebagai langkah jangka panjang di sektor hulu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga tengah mengembangkan program Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Bupati berharap Bank Indonesia dapat turut bersinergi dalam modernisasi sektor pertanian tersebut melalui dukungan tenaga ahli serta pemanfaatan data yang akurat, sehingga proses produksi hingga hilirisasi hasil pertanian dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Selain itu, dalam upaya mempercepat transformasi digital, TP2DD terus mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Digitalisasi juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran anggaran serta mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tetap mewaspadai dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berdampak pada biaya logistik dan distribusi barang.
Ia meminta para asisten dan pimpinan dinas terkait untuk lebih responsif terhadap perkembangan data ekonomi makro nasional agar kebijakan dan langkah intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Penulis/Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply