SUMEDANG – Editorial24jam.com || Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekda dan Bappeda se-Indonesia yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Rapat koordinasi yang bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri dari Sekda Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi kementerian serta lembaga negara sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala BKN Sugeng Haryono, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni, Deputi Bappenas Medrilzam, Dirjen Kemenkeu Askolani, Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa, Sekjen Kemendikdasmen Suharti, serta pimpinan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPS RI.
Selama empat hari pelaksanaan, para peserta menjalani aktivitas dengan pola kedisiplinan khas IPDN, mulai dari menginap di barak praja, makan bersama di Menza, mengikuti apel dan upacara di lapangan parade, hingga mendapat pembinaan di Balairung Rudini.
Menurut Sekda Henry Sitompul, kegiatan ini memberikan banyak manfaat strategis, terutama dalam memahami arah kebijakan nasional dan menyesuaikan program daerah di tengah dinamika fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Melalui Rakor ini, kami memperoleh banyak informasi dan peluang program strategis nasional yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Kami juga belajar dari praktik baik berbagai daerah lain,” ujar Henry.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempererat kebersamaan antar-Sekda se-Indonesia.
Dalam arahannya, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah, serta mendorong efektivitas pemerintahan berbasis sinergi dan kolaborasi. Selain itu, dilakukan pula clustering daerah berdasarkan kondisi fiskal, terutama bagi daerah dengan PAD rendah, belanja pegawai tinggi, dan beban utang besar.
Beberapa program prioritas nasional yang dinilai relevan bagi Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:
- Subsidi energi dan kompensasi
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako, JKN)
- Pendidikan (beasiswa, BOS, revitalisasi sekolah)
- Kesehatan (layanan dan pemeriksaan gratis, TBC)
- Ketahanan pangan dan modernisasi pertanian
- Infrastruktur dan konektivitas
- Penguatan desa, koperasi, dan UMKM
- Pembangunan perumahan rakyat
- Akselerasi investasi dan perdagangan
- Program bagi kelompok rentan dan disabilitas
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan langkah konkret agar Tapanuli Utara dapat memanfaatkan setiap peluang program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Henry.
Penulis : [BMT Manalu]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply