TAPUT – Editorial24jam.com || Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendorong percepatan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan, khususnya jalan dan jembatan yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat.
Upaya tersebut dibahas Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., saat melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Siahaan, di Rest Area SPBU Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Sabtu (19/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas PUTRHub Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak. Pembahasan antara lain mencakup percepatan penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan yang rusak di wilayah Tapanuli Utara.
Salah satu perhatian yang dibahas adalah penanganan titik rawan banjir di kawasan Sipoholon. Pemerintah daerah mendorong agar penanganan kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
Selain itu, Bupati menyampaikan usulan peningkatan kualitas jalur alternatif yang menghubungkan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah melalui ruas Pancur Batu–Torhonas–Lobu Haminjon–Kolang.
Jalur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat sekaligus memperlancar akses transportasi dan aktivitas ekonomi antardaerah.
Setelah pertemuan dengan BBPJN Sumut, Bupati JTP Hutabarat melanjutkan agenda dengan meninjau pembangunan Bendung Sarulla yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Bupati juga memantau pekerjaan normalisasi Sungai Aek Sarulla yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Medan.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati turut mengawal usulan pembangunan bronjong di kawasan sungai tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BWSS II Medan atas dukungan serta koordinasi dalam penanganan infrastruktur dan sumber daya air di wilayah Tapanuli Utara.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus bergerak cepat dan berkoordinasi erat dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Fokus utama kami adalah memastikan percepatan pemulihan jalan, keterjaminan sumber daya air, serta menghadirkan hasil pembangunan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar JTP.
Pemkab Taput menyatakan koordinasi lintas pemerintahan akan terus dilakukan untuk mendorong penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama pada ruas jalan, jembatan, dan kawasan yang rawan banjir.
Penulis : [Apim]
Leave a Reply