TAPUT – Editorial24jam.com || Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si., M.Si., membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 yang berlangsung di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan strategis tersebut digelar sebagai langkah awal dalam menyusun arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan.
Kepala Bappelitbangda Tapanuli Utara, Kartini Nahampun, dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Musa Rajekshah dan Sabam Rajagukguk selaku Anggota Komisi I DPR RI, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, S.I.K., S.H., M.H. selaku Staf Khusus Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kemendagri, serta Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T., Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum.
FGD dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng, Guru Besar UTA’45 Jakarta sekaligus praktisi di Kementerian PU.
Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Hutabarat menegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata.
“Dokumen ini bukan sekadar tumpukan kertas, tetapi harus menjadi jembatan transformasi pembangunan Tapanuli Utara dalam jangka panjang,” tegas Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan tiga program unggulan daerah yang menjadi fokus pembangunan ke depan, yakni pengembangan sentra pertanian modern, peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan berbagai potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara beserta sejumlah tantangan yang masih harus diatasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju.
“Kami mengajak para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di Tapanuli Utara. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami berharap dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan dapat terwujud,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati berharap FGD tersebut mampu menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari para peserta sebagai bahan penyempurnaan dokumen pembangunan jangka panjang daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah pusat harus memastikan adanya regulasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Saya sangat mendukung inovasi ini dan siap menjembatani Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan berbagai kementerian terkait. Model seperti ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional hingga tahun 2029 yang mengacu pada program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dan misinya dengan pemerintah pusat agar tercipta sinergi pembangunan. Mari bergerak cepat dengan data dan proposal yang matang. Saya siap mengawal kebutuhan daerah hingga ke tingkat kementerian,” kata Sabam.
Selanjutnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Restuardy Daud, M.Sc. menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri terkait landasan hukum dan konsep penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.
FGD tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng., Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Dedy Frits Rajagukguk, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., anggota DPRD, para pimpinan perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati bersama para pemangku kepentingan juga melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mempercepat lahirnya regulasi yang menjadi dasar pembangunan jangka panjang daerah.
“Mari bergerak dalam satu frekuensi untuk mewujudkan Perda ini. Seluruh perangkat daerah harus mampu menerjemahkan rencana pembangunan tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan Tapanuli Utara,” pungkasnya.
Penulis/Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply