TAPUT – Editorial24jam.com || Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan.
Dari pihak BPJS Kesehatan hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parindury, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapanuli Utara, jajaran perangkat daerah terkait, manajemen RSUD Tarutung, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas upaya pemetaan berbagai tantangan layanan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya diukur dari tingginya angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terpencil, bukan hanya terpusat di perkotaan,” ujar Deni.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Taput telah mengumpulkan tenaga medis dan dokter untuk merumuskan strategi pemerataan pelayanan kesehatan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses layanan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti Kecamatan Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban.
“Di daerah-daerah perbatasan dan terpencil tersebut harus tersedia dokter yang siaga. Masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan pelayanan medis hanya karena keterbatasan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, yakni pengurusan atau pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan baru dilakukan saat kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kendala administratif akibat masa tunggu atau jeda aktivasi kepesertaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Deni menginstruksikan Dinas Kesehatan, puskesmas, serta bidan desa agar lebih proaktif melakukan edukasi dan pendataan warga.
“Saya meminta seluruh jajaran kesehatan turun langsung ke masyarakat. Lakukan pendataan dini, kunjungi rumah-rumah warga, dan pastikan status kepesertaan BPJS mereka aktif, terutama bagi ibu hamil dan kelompok rentan. Edukasi juga harus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan agar masyarakat semakin sadar pentingnya perlindungan jaminan kesehatan,” katanya.
Selain peningkatan kepesertaan, Pemkab Taput juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sehingga mampu menangani lebih banyak kasus medis secara optimal tanpa harus langsung merujuk pasien ke rumah sakit.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Taput berencana mengoptimalkan sejumlah puskesmas yang berada di wilayah hub pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga. Ketiga fasilitas tersebut akan diperkuat dari sisi sarana, prasarana, dan layanan kegawatdaruratan guna mempercepat penanganan pasien dari wilayah terpencil.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam menuju Tarutung untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan dua agenda prioritas nasional yang menjadi fokus BPJS Kesehatan pada tahun 2026, yakni penguatan strategi rekrutmen dan peningkatan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan efisiensi biaya pelayanan di rumah sakit.
Melalui sinergi antara Pemkab Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan UHC di daerah terus meningkat serta mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa.
Penulis/Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply