Advertisement

Kejari Geledah SMAN 1 Paranginan, Usut Dugaan Korupsi Dana BOS 2024

HUMBAHAS – Editorial24jam.com || Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan menggeledah SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Humbang Hasundutan yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Jhon Merdi Os man Purba, S.H., M.H.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.

Berdasarkan keterangan resmi Kejari Humbang Hasundutan, penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Tindakan hukum tersebut juga telah mengantongi penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tertanggal 9 November 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa tim penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOSP.

“Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk kepentingan proses penyidikan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Penanganan perkara ini sebelumnya diawali melalui penyelidikan oleh Bidang Intelijen Kejari Humbang Hasundutan. Selanjutnya, penanganan dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel.

“Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari keuangan negara,” demikian disampaikan dalam siaran pers tersebut.

Meski demikian, Kejari Humbang Hasundutan belum mengungkapkan nilai anggaran yang diduga bermasalah, bentuk penyimpangan yang sedang didalami, maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.

Dokumen dan barang bukti yang telah diamankan kini menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara.

Perkembangan penanganan kasus ini patut menjadi perhatian publik, mengingat dana BOSP merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan. Pengelolaannya semestinya dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: [ Filemon Damanik]

740 Pembaca

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *