Advertisement

Proyek SDA Sumut Rp5,7 Miliar di Taput Tuai Berbagai Kritik

TAPUT – Editorial24jam.com || Kualitas pengerjaan proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Haidupan (PS-42) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), yang dikerjakan melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Sibundong Batang Toru, kembali dipersoalkan.

Proyek dengan nilai kontrak Rp5.720.283.138 tersebut mendapat kritik dari pemerhati infrastruktur hingga masyarakat setempat. Persoalan yang mencuat meliputi konstruksi bangunan, metode pengerjaan, pengawasan, hingga belum adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerhati infrastruktur, Lorencius Situmeang, yang juga merupakan salah seorang pengurus tim relawan Bobby Lovers, menyampaikan kritiknya pada Kamis (19/11/2026). Ia menilai sejumlah aspek pengerjaan proyek PS-42 tersebut perlu dievaluasi, terutama menyangkut kekuatan konstruksi bangunan tembok penahan.

Menurut Lorencius, kondisi bangunan yang dinilainya kurang tertata menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan teknis pekerjaan. Ia juga mempertanyakan kebutuhan struktur penopang atau penguat pada konstruksi tembok tersebut.

Selain persoalan konstruksi, Lorencius mengaku menerima informasi dari masyarakat bahwa sosialisasi proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Aek Haidupan belum pernah dilakukan oleh pihak dinas maupun rekanan pelaksana.

“Informasi yang saya peroleh, hingga saat ini sosialisasi kepada masyarakat tidak ada dari pihak terkait, baik dari pihak SDA maupun rekanan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Ia meminta Dinas SDA Sumatera Utara meningkatkan pengawasan dan melakukan peninjauan langsung terhadap pekerjaan tersebut. Menurut dia, proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Lorencius juga menyoroti aktivitas pekerjaan yang dalam beberapa pekan terakhir disebutnya tidak terlihat di lokasi proyek.

Ia mengaku telah berupaya meminta penjelasan kepada Plt Kepala Dinas SDA Sumut, Gibson Panjaitan. Namun, hingga berita ini disusun, ia menyebut belum memperoleh jawaban.

“Hal ini sudah kita coba konfirmasi kepada Plt Kadis SDA, Gibson Panjaitan. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan yang diberikan terkait persoalan tersebut,” katanya.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan ialah penggunaan site mix atau pengadukan beton menggunakan molen di lokasi pekerjaan.

Lorencius menilai metode pengecoran seharusnya mempertimbangkan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kebutuhan mutu beton pada konstruksi perkuatan tebing tersebut.

“Menurut saya, pekerjaan dengan skala seperti ini perlu mempertimbangkan penggunaan ready mix. Kualitas dan kekuatan beton harus benar-benar diperhatikan. Karena itu, metode pengecoran yang digunakan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis,” ujarnya.

Ia berharap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara turut melakukan pemeriksaan terhadap proyek PS-42, termasuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan teknisnya.

Lorencius mengaitkan harapannya dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang sebelumnya pernah menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Saya selalu ingat perkataan Pak Gubernur Bobby Nasution bahwa masyarakat menjadi perpanjangan tangan pemerintah di daerah untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam mengawasi pembangunan proyek,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Lasbe Hutauruk, warga Desa Hutauruk, Kecamatan Tarutung, lokasi pembangunan proyek perkuatan tebing Sungai Aek Haidupan tersebut.

Ia membenarkan bahwa sejauh ini masyarakat setempat belum menerima sosialisasi terkait pelaksanaan pembangunan. Menurut dia, minimnya komunikasi dengan warga turut memunculkan persoalan di tengah masyarakat.

Lasbe juga mempertanyakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, baik dari pihak dinas maupun pengawas proyek.

“Bisa kami bilang proyek ini tidak diawasi dengan baik, baik dari dinas maupun dari pihak pengawas proyek itu,” ujarnya.

Ia menilai proyek pemerintah yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan apabila dikerjakan tanpa pengawasan yang memadai.

“Kalau saya lihat, ini justru membuat desa kami menjadi jelek akibat proyek ini,” katanya.

Lasbe turut mempersoalkan ketinggian dinding penahan yang menurutnya berlebihan. Ia khawatir konstruksi tersebut tidak hanya mengurangi estetika lingkungan, tetapi juga menyulitkan masyarakat apabila hendak membangun rumah di kemudian hari.

Ia menyebut sejumlah warga keberatan dengan ketinggian bangunan tersebut. Selain itu, ia mempertanyakan ketahanan konstruksi yang dinilainya belum meyakinkan.

Camat Tarutung, Ferry Lumbantobing, membenarkan bahwa sosialisasi proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Aek Haidupan (PS-42) kepada masyarakat belum terlaksana.

Ia menjelaskan, pihak kecamatan sebelumnya telah berupaya memanggil pihak Dinas SDA dan pengawas proyek untuk membicarakan persoalan tersebut. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Menurut Ferry, pihak pelaksana pekerjaan justru menyampaikan bahwa mereka hanya bersedia memenuhi panggilan apabila pihak Dinas SDA yang mengundang.

“Harus pihak SDA yang berhak kami, baru kami mau,” kata Ferry, mengutip pernyataan pihak pelaksana pekerjaan.

Keterangan tersebut menambah daftar persoalan komunikasi antara pelaksana proyek dan pemerintah setempat yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Dinas SDA Sumatera Utara, Gibson Panjaitan, dan Kepala UPTD Sibundong Batang Toru, Ali Sakban, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.

Penulis: [BMT Manalu]

118 Pembaca

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *