TAPUT – Editorial24jam.com || Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., memimpin rapat bersama jajaran pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Dinas Kesehatan, Selasa (16/9/2025).
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan wajah pelayanan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat, sekaligus indikator kinerja Pemkab Taput. Karena itu, peran tenaga kesehatan (Nakes) sangat krusial. Seluruh kendala di lapangan, kata dia, harus segera dilaporkan untuk dicarikan solusi melalui koordinasi lintas bidang.
“Disiplin, komunikasi, koordinasi, dan terus belajar adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Wabup juga menekankan prinsip kedisiplinan Nakes dengan konsep Available (hadir), Reliable (dapat dipercaya), dan Sustainable (berkelanjutan). Bidan dan Kepala UPT diminta aktif memonitor kedisiplinan, sementara presensi dan pelayanan ditegaskan sama-sama penting. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menurunkan angka AKI dan AKB, menangani TB, serta menyusun kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.
Wabup menambahkan, APBD telah menampung anggaran untuk pembelian vaksin rabies, sedangkan alokasi dana desa sebesar 7% dapat digunakan untuk penanganan stunting. Ia juga mendorong inovasi pemerataan tenaga kesehatan melalui rotasi berkala tiap enam bulan guna mendukung program Integrasi Layanan Primer (ILP).
“Mari perkuat koordinasi, dukung setiap keputusan pimpinan, dan jadikan pelayanan kesehatan sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Lamseria Nababan, melaporkan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berhasil menempati posisi kedua terbaik di Sumatera Utara. Ke depan, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program, seperti pembentukan BLUD Puskesmas, renovasi gedung farmasi, serta validasi data kepesertaan PBI yang masih menggunakan fasilitas kesehatan di luar Taput.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan memaparkan berbagai isu per bidang. Di Bidang Sumber Daya Kesehatan, persoalan utama adalah terhentinya pembiayaan jaminan kesehatan dari provinsi yang berdampak pada turunnya angka UHC. Di Bidang Kesehatan Masyarakat, tantangan meliputi distribusi Nakes untuk ILP, tingginya kasus AKI dan AKB akibat rendahnya ANC lengkap, serta keterbatasan anggaran stunting dan ketersediaan IPAL di Puskesmas.
Pada Bidang Pencegahan Penyakit, dilaporkan meningkatnya kasus gigitan anjing yang memerlukan regulasi berupa Peraturan Bupati tentang vaksinasi dan SOP penanganan rabies. Keterbatasan BMHP juga menjadi kendala penanganan TB. Sedangkan di Bidang Pelayanan Kesehatan, masalah yang muncul adalah minimnya tenaga pada layanan primer dan rujukan. Selain itu, layanan Public Safety Center (PSC) tidak dapat beroperasi sejak 2024 karena keterbatasan SDM, sehingga dua unit ambulans dialihkan ke BPBD.
Penulis : [Totto Rumabutar]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply