TAPUT – Editorial24jam.com || Sikap Kepala Puskesmas Parsingkaman, Bungani Sirait, menjadi sorotan setelah memblokir nomor WhatsApp wartawan yang berupaya melakukan konfirmasi terkait penyaluran Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di wilayah Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara.
Upaya konfirmasi tersebut dilakukan guna memperoleh informasi mengenai data penerima manfaat PMT, khususnya bagi balita serta ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK).
Sebelum memblokir nomor wartawan, Bungani Sirait sempat memberikan tanggapan singkat. Ia menyampaikan bahwa penyaluran PMT telah diperuntukkan bagi balita dan ibu hamil KEK sesuai ketentuan. Namun, ia menyarankan agar wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada balita yang mengalami gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Parsingkaman.
Pernyataan tersebut dinilai kurang memberikan penjelasan yang komprehensif terkait mekanisme maupun data penerima manfaat PMT. Tidak lama setelah memberikan jawaban tersebut, nomor WhatsApp wartawan diketahui telah diblokir.
Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik serta transparansi dalam penyaluran program bantuan pemerintah di tingkat fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, sebelumnya telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjalin kemitraan yang baik dengan insan pers. Media diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam memantau jalannya pembangunan serta mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah.
Namun, sikap yang ditunjukkan Kepala Puskesmas Parsingkaman tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi yang diharapkan oleh pemerintah daerah.
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil serta anak-anak yang mengalami atau berisiko mengalami masalah gizi.
Agar program tersebut berjalan optimal, penyaluran PMT diharapkan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa aspek yang penting dalam pelaksanaan program PMT antara lain memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, kesesuaian jenis dan takaran makanan tambahan dengan kebutuhan gizi, serta konsistensi jadwal pemberian kepada penerima manfaat.
Selain itu, pengelolaan program juga perlu didukung dengan dokumentasi dan data yang jelas, seperti laporan penyaluran PMT, dokumentasi kegiatan, data penerima manfaat, serta hasil evaluasi dan pengawasan program.
Sebagai program yang bersumber dari anggaran publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pelaksanaan serta penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Penulis : [BMT Manalu]
Redaktur : [Abednego]
Leave a Reply