TAPUT – Editorial24jam.com || Kabupaten Tapanuli Utara resmi terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia dalam program perluasan proyek percontohan (piloting) Digitalisasi Bantuan Sosial tingkat nasional. Menindaklanjuti program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi para agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/05/2026).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian agenda yang telah dimulai sehari sebelumnya, Kamis (21/05/2026). Pada pembukaan kegiatan sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan hadir didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul.
Kegiatan berskala nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Satya Dharma Nababan. Turut hadir Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri R. Agus Irawan, Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan dalam dua sesi untuk mengakomodasi sebanyak 510 peserta dari 15 kecamatan se-Tapanuli Utara.
Peserta terdiri dari 251 operator SIKS-NG, 124 petugas PPKB, 78 pekerja sosial masyarakat, 35 pendamping PKH, 14 pendamping TKSK, serta 8 ASN Dinas Sosial PPPA. Program ini mengacu pada keberhasilan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil menghadirkan tata kelola jaminan sosial berbasis digital secara transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, R. Agus Irawan menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya mempermudah layanan perlindungan sosial, tetapi juga mempercepat berbagai layanan administrasi kependudukan lainnya.
“Bapak dan Ibu adalah agen transformasi digital. Keberhasilan program ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat mengakses dokumen catatan sipil langsung melalui smartphone tanpa harus antre ke Dinas Dukcapil. Namun, keamanan data juga harus dijaga dengan baik agar terhindar dari ancaman siber,” ujar Agus Irawan.
Perwakilan Kementerian Sosial RI juga menegaskan bahwa keberadaan 510 agen di Tapanuli Utara akan menjadi ujung tombak pemerintah pusat dalam memastikan integrasi dan validasi data bantuan sosial berjalan lebih akurat. Digitalisasi verifikasi dan validasi data diyakini mampu meminimalisasi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan seperti PKH, bantuan sembako, maupun bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, perwakilan KPTDP, Samuel Tampubolon mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional. Menurutnya, terpilihnya Tapanuli Utara di antara ratusan daerah lain di Indonesia menunjukkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kuatnya koordinasi pimpinan daerah dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan.
Penulis/Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply