DELI SERDANG – Editorial24jam.com || Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, melantik sejumlah pejabat struktural dan fungsional pada Senin (17/11/2025) di Aula Cendana, Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menetapkan Drs. Misran Sihaloho, M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan rotasi tiga pejabat administrator (setingkat kepala bidang) serta 16 pejabat pengawas dan fungsional.
Adapun tiga pejabat administrator yang dilantik yaitu:
- Diki Apanda Batubara, ST, menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir pada Dinas SDABMBK.
- Benhard Simangunsong, ST, menjabat sebagai Kabid Angkutan dan Sarana pada Dinas Perhubungan.
- Edi Jamian Nasution, SE, menjabat sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD.
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan kinerja.
“Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah untuk membantu pimpinan melaksanakan visi, misi, dan melayani masyarakat,” tegas Bupati.
Bupati mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari gelombang awal reformasi birokrasi yang akan berlangsung hingga Desember 2025. Ia menekankan pentingnya menghilangkan budaya ego-sektoral serta praktik yang tidak mencerminkan integritas.
Ia menambahkan, aparatur sipil negara (ASN) harus adaptif, inovatif, memahami arah pembangunan nasional dan daerah, serta mampu mengubah pola pikir dari “dilayani” menjadi “melayani”.
Pelayanan publik, imbuhnya, harus dilakukan secara cepat, mudah, dan tidak berbelit.
Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama tiga Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) yang baru dilantik, dengan target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jika target tidak tercapai, maka akan dievaluasi dan diganti. Tunjukkan Anda layak memegang jabatan tersebut,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-perangkat daerah dan pola kerja yang terintegrasi. Dinas teknis harus berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, bukan penentu arah pembangunan.
Koordinasi wilayah juga menjadi prioritas, terutama bagi para KUPT, kepala sekolah, dan kepala puskesmas.
Untuk Dinas Dukcapil, Bupati meminta percepatan layanan digital, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta optimalisasi program Pelayanan Administrasi Terpadu dan Elektronik (Paten Kali).
“Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar permohonan,” ujar Bupati.
Bupati berharap reformasi birokrasi yang berjalan dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat pada tahun 2026.
“Kita ingin birokrasi yang tangguh, adaptif, kreatif, melayani, dan mampu bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, SS, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, dan undangan lainnya.
Penulis : [Rahmadi Saputra]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply