MEDAN – Editorial24jam.com || Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana secara terintegrasi agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).
Rakornas ini turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur H. Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat keterbatasan akses di empat desa pada dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara akibat dampak bencana. Pendataan rumah rusak juga terus diperbarui agar seluruh warga terdampak dapat masuk dalam skema penanganan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Gubernur, telah melakukan penyesuaian APBD Tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp430 miliar untuk penanganan bencana, mencakup sektor infrastruktur, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, serta belanja tidak terduga. Target penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan pada 26 Januari 2026.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons bencana yang melanda wilayah pegunungan dan daerah hilir di Sumatera Utara, baik longsor maupun banjir bandang. Ia menekankan pentingnya pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, akses jalan, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan, sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar pembagian tugas antar kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa warga yang telah memperbaiki rumah secara mandiri tetap dapat mengajukan bantuan pemerintah.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis. Di antaranya, perlunya menjadikan data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi sebagai dasar pemberian bantuan perumahan, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga meminta kejelasan standar operasional prosedur (SOP) relokasi warga yang tinggal di zona rawan bencana meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan, serta kepastian mekanisme bantuan stimulan rumah rusak, apakah berbentuk uang tunai atau material bangunan.
“Kami berharap masyarakat yang terdampak pada sumber penghidupannya dapat masuk dalam PKH secara berkelanjutan. Selain itu, kami juga membutuhkan SOP yang jelas bagi relokasi rumah yang berada di wilayah rawan bencana meskipun kondisi fisiknya tidak rusak,” ujar Wabup Taput.
Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain percepatan penyusunan dokumen R3P dengan batas waktu 26 Januari 2026, pelaksanaan intervensi Hunian Sementara (Huntara), Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Hunian Tetap (Huntap), serta penyesuaian RDTR dan RTRW pada kawasan rawan bencana yang tidak lagi diperuntukkan sebagai permukiman.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan dokumen R3P dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi secara terpadu, guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali hidup aman, layak, dan produktif.
Penulis : [Junfri Eight Harry]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply