TAPUT – Editorial24jam.com || Polemik pengadaan seruling bambu di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, terus menuai kritik. Setelah persoalan kewajiban pembelian, penggunaan Dana BOS, dan belum terungkapnya pihak penyedia menjadi sorotan, kini kebijakan tersebut dipertanyakan dari sudut pandang akademis.
Kritik tajam datang dari Dr. (Cand) Lamhot Martua Situmeang, M.Pd., akademisi sekaligus dosen Fakultas Pendidikan Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA).
Saat diwawancarai, Sabtu (7/11/2026), Lamhot menilai pengadaan seruling bambu tersebut perlu ditinjau ulang. Menurutnya, Dinas Pendidikan Taput seharusnya terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan setiap sekolah sebelum mengarahkan pengadaan sarana pembelajaran.
Ia bahkan menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila tidak didahului analisis kebutuhan yang matang.
“Saya rasa ini perlu ditinjau kembali tentang pengadaan seruling itu,” tegasnya.
Lamhot mempertanyakan apakah Dinas Pendidikan telah melakukan penelitian dan analisis menyeluruh terhadap kondisi sekolah sebelum pengadaan seruling dilakukan.
Menurutnya, kebijakan pengadaan sarana pendidikan tidak semestinya dilakukan dengan pendekatan seragam, sebab setiap sekolah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda.
“Kenapa saya mengatakan pemborosan? Karena sebelum melakukan pengadaan, seharusnya ada analisis di lapangan mengenai apa yang lebih utama diperlukan setiap sekolah,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Taput.
Apakah seluruh sekolah sudah memiliki meja, kursi, lemari, buku, dan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai? Bagaimana dengan ketersediaan guru dan tenaga pendidik?
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi sebelum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat musik.
“Apakah meja, kursi, lemari, dan buku sudah memenuhi? Bahkan, apakah guru-guru pengajar di seluruh Taput sudah mencukupi? Dalam kondisi seperti ini, menurut hemat saya, pengadaan seruling tersebut kurang tepat sasaran,” katanya.
Persoalan harga dan jumlah pembelian juga menjadi perhatian Lamhot.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media inj, sejumlah sekolah disebut membeli 12 buah seruling dengan harga sekitar Rp150.000 per buah. Selain itu, terdapat biaya tambahan Rp80.000 untuk tempat penyimpanan.
Dengan demikian, satu sekolah mengeluarkan anggaran sekitar Rp1.880.000 untuk pengadaan tersebut.
Lamhot menilai Dinas Pendidikan tidak boleh menyamaratakan kebutuhan seluruh sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, fasilitas, serta kebutuhan peserta didik di masing-masing wilayah.
“Bisa saja ada satu atau dua orang siswa yang menyukai seni. Namun, itu tidak boleh dipaksakan dan dipukulratakan oleh Dinas Pendidikan. Contohnya di Kecamatan Garoga dan Parmonangan, mungkin mereka justru lebih membutuhkan fasilitas internet,” ungkapnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan potensi sumber daya manusia lokal dalam pengadaan alat musik tradisional.
Menurutnya, di sejumlah wilayah Taput terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan membuat seruling bambu. Bahkan, produk serupa berpotensi diperoleh dengan harga jauh lebih rendah apabila melibatkan perajin lokal.
“Di beberapa tempat ada masyarakat yang bisa membuat seruling. Bahkan, mungkin harganya di bawah Rp50.000 jika memanfaatkan sumber daya manusia di daerah Tapanuli Utara,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Taput, Freddy Advent Panjaitan, S.Sos., M.M., saat dikonfirmasi pada Rabu (4/11/2026), menjelaskan bahwa sekitar 700 siswa telah mengikuti pelatihan seruling dan tampil secara massal pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Taput ke-81.
Namun, Lamhot mempertanyakan apakah jumlah siswa yang tampil tersebut sudah cukup untuk dijadikan indikator keberhasilan program.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pendidikan harus diukur berdasarkan capaian kompetensi dan manfaat pembelajaran, bukan semata-mata jumlah peserta yang dilibatkan dalam sebuah acara.
“Kembali saya pertanyakan, apakah jumlah siswa yang tampil merupakan indikator keberhasilan? Atau bagaimana kemampuan mereka memainkan seruling tersebut?” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila ratusan siswa mampu memainkan seruling dengan nada dan teknik yang benar, hal itu dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan.
Namun, jika siswa hanya sekadar meniup seruling tanpa memahami teknik dan menghasilkan nada yang tepat, capaian tersebut perlu dievaluasi.
“Jika 700 siswa memainkan seruling dengan suara dan nada yang tepat, bisa dikatakan berhasil. Namun, jika seruling itu yang penting berbunyi, bahkan tidak berbunyi sebagaimana mestinya, ini perlu dipertanyakan. Apakah kualitas alat musik yang dibeli memang sesuai?” katanya.
Tidak hanya soal kebutuhan sekolah, Lamhot juga menyoroti belum jelasnya identitas pihak penyedia seruling bambu tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa informasi mengenai pemasok barang dan mekanisme penentuan harga belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam setiap kebijakan yang menggunakan anggaran pendidikan.
“Biasanya yang tertutup itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan,” ujarnya.
Lamhot juga menilai harga Rp150.000 per seruling perlu ditinjau kembali dengan membandingkan kualitas, spesifikasi, serta harga pasar.
Ia bahkan membandingkan harga tersebut dengan alat musik tiup lainnya untuk menggambarkan perlunya evaluasi kewajaran harga.
“Untuk pos anggaran Rp150.000 per seruling itu, menurut saya terlalu mahal. Harga saxophone dengan tipe kecil saja sudah bisa didapatkan dengan harga segitu,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap perlunya keterbukaan informasi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan.
Di akhir wawancara, Lamhot menyampaikan sejumlah saran kepada Dinas Pendidikan Taput.
Pertama, melakukan penelitian dan pemetaan kebutuhan setiap sekolah sebelum menetapkan program pengadaan sarana pembelajaran.
Kedua, mengevaluasi prioritas penggunaan anggaran, khususnya bagi sekolah yang masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dasar, seperti atap atau asbes bangunan, toilet, meja, kursi, buku, serta ruang belajar yang memadai.
Ketiga, mengevaluasi kewajaran harga seruling dan memastikan alat musik yang dibeli benar-benar dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
“Saya bukan mengatakan seruling itu program yang tidak baik. Namun, Dinas Pendidikan harus melihat kebutuhan yang lebih mendesak di SD maupun SMP di Taput,” tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Taput, Manapang Simamora, S.T., saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/11/2026) mengenai penggunaan Dana BOS di masing-masing sekolah untuk pengadaan seruling, memberikan tanggapan singkat.
“Terimakasih informasinya, akan ditindaklanjuti” jawabnya melalui sambungan seluler.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat persoalan pengadaan seruling kini tidak hanya menyangkut urgensi program, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
Penulis: [BMT Manalu]
Leave a Reply