JAKARTA – Editorial24jam.com || Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova terhadap James Tono dari Toko FCS (Fokus Cipta Solusindo) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya terkait keberadaan dokumen perjanjian investor yang disebut menjadi dasar pengenaan penalti hingga 100 kali lipat.
Dokumen yang dimaksud adalah Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026. Hingga persidangan pada 29 Oktober 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dokumen tersebut disebut belum diperlihatkan dalam persidangan maupun diunggah melalui sistem e-Court.
Perkara dengan Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. itu diperiksa majelis hakim yang diketuai Dr. Sriti Hesti, S.H., M.H., dengan hakim anggota Victor Suryadipta, S.H., M.H., dan Masduki, S.H.
Sally Chandra selaku Penggugat didampingi tim Hummerson Law Firm. Sementara James Tono, selaku Tergugat I, pada awalnya menghadapi gugatan tersebut tanpa didampingi kuasa hukum.
Namun, saat persidangan memasuki agenda pemeriksaan saksi, James Tono mulai didampingi Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) dari Mustika Raja Law Office.
Penalti 100 Kali Lipat, Bukti P-5 Dipertanyakan
Usai persidangan 29 Oktober 2026, Hoky menyoroti belum ditunjukkannya Bukti P-5 yang dikaitkan dengan klausul penalti 100 kali lipat. Dokumen tersebut disebut menjadi dasar perhitungan tuntutan kerugian hingga Rp5.565.315.000.
Dalam uraian gugatannya, Sally Chandra menyebut memiliki kewajiban kepada 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua dengan total nilai Rp3.320.762.772.
Salah satu kreditur tersebut adalah Toko Fokus Cipta Solusindo (FCS) yang terkait dengan James Tono, dengan nilai tagihan sebesar Rp159.009.000.
Penggugat menguraikan bahwa pada 11 April 2026 terdapat kesepakatan penyelesaian secara lisan senilai Rp60 juta. Sehari kemudian, tepatnya 13 April 2026, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp55.653.150 ke rekening BCA atas nama James Tono.
Dalam gugatan juga diuraikan adanya komunikasi melalui WhatsApp dan Surat Pernyataan terkait opsi penyelesaian tunai sebesar 35 persen dari total kerugian James Tono.
Namun, Penggugat mendalilkan bahwa setelah pembayaran dilakukan, James Tono membatalkan kesepakatan tersebut dan kembali meminta pembayaran secara penuh.
Persoalan kemudian berkembang ketika Penggugat mengaitkan Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 dengan klausul penalti 100 kali lipat.
Nilai penalti yang disebut mencapai Rp5.565.315.000. Sementara nilai tuntutan kerugian yang dicantumkan dalam gugatan mencapai Rp5.560.968.150.
Hoky mempertanyakan dasar penggunaan dokumen tersebut karena hingga persidangan 29 Oktober 2026, Bukti P-5 disebut belum dapat diperlihatkan.
Menurut keterangan pihak Tergugat I, dalam persidangan bahkan muncul penjelasan bahwa dokumen tersebut masih dicari oleh kuasa hukum Penggugat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan, isi, serta keabsahan perjanjian yang dikaitkan dengan tuntutan bernilai miliaran rupiah tersebut.
James Tono disebut telah berulang kali meminta agar Bukti P-5 dilengkapi dan diunggah melalui e-Court. Namun, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyampaikan dokumen tersebut pada persidangan berikutnya, 12 November 2026.
Hoky Dampingi Lima dari 29 Kreditur
Pendampingan Hoky dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan James Tono. Ia juga dipercaya memberikan pendampingan hukum kepada lima pihak dari total 29 kreditur atau toko di kawasan Mangga Dua.
Kelima pihak tersebut adalah James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, dan Juwandi Sulianto.
Dalam perkara ini, terdapat dua laporan polisi yang diajukan James Tono dan dicantumkan sebagai alat bukti di persidangan, yakni:
- Bukti T.I-15 berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Mei 2026.
- Bukti T.I-16 berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 Mei 2026.
Menurut Hoky, kedua laporan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang perlu diperiksa untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai persoalan yang turut berdampak pada kreditur lainnya.
Ia menegaskan, seluruh bukti dan keterangan para pihak harus diuji secara objektif agar fakta hukum dalam perkara tersebut dapat terungkap.
Hoky: Tuntutan Miliaran Rupiah Harus Punya Dasar Jelas
Hoky menegaskan, dokumen yang dijadikan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat harus dapat diperlihatkan dan diuji keabsahannya di persidangan.
“Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan penalti 100 kali lipat dan tuntutan hingga Rp5.565.315.000. Jika perjanjian tersebut benar-benar ada dan menjadi dasar tuntutan, tentu harus dapat diperlihatkan serta dibuktikan secara jelas di persidangan,” tegas Hoky.
Ia juga mempertanyakan alasan dokumen tersebut belum dapat ditunjukkan sejak gugatan didaftarkan pada 27 April 2026 hingga persidangan 29 Oktober 2026.
“Jangan sampai tuntutan kerugian miliaran rupiah dibangun berdasarkan perjanjian yang keberadaan dan keabsahannya belum dapat dibuktikan. Setiap dalil harus didukung alat bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
James Tono Pertimbangkan Langkah Hukum
Sementara itu, James Tono menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut apabila hingga batas waktu yang diberikan majelis hakim, yakni 12 November 2026, Bukti P-5 tetap tidak disampaikan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melaporkan dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam surat gugatan kepada kepolisian, sepanjang terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup.
Hoky menyebut langkah tersebut merupakan hak kliennya dalam memperjuangkan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-haknya sebagai pihak yang digugat.
Ia berharap majelis hakim memeriksa seluruh dalil dan alat bukti secara objektif, transparan, serta berimbang.
Menurutnya, tuntutan lebih dari Rp5,5 miliar, terlebih yang dikaitkan dengan klausul penalti 100 kali lipat, harus didukung dokumen yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kepastian hukum dan keadilan harus bertumpu pada fakta serta alat bukti yang dapat diuji, bukan semata-mata pada dalil yang disampaikan para pihak.
Penulis: [BMT Manalu]
Leave a Reply