TAPUT – Editorial24jam.com || Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan kehadiran pelayanan publik selama masa transisi pascabencana di Kecamatan Parmonangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan pascabencana yang dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bahal Simanjuntak, di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).
Rakor diikuti oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Parmonangan, pemerintah desa, Puskesmas, unsur pendidikan, serta sektor pertanian. Kegiatan diawali dengan laporan Camat Parmonangan dan para kepala desa terkait kondisi wilayah pascabencana serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya rapat koordinasi sebagai upaya penyeragaman visi dan misi dalam percepatan pembangunan serta pemulihan pascabencana.
“Terkait penanganan pascabencana, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak membedakan Kecamatan Parmonangan dengan kecamatan lainnya. Semua kita tangani dan kunjungi. Kami berharap data kerusakan dari desa terdampak dapat dilaporkan secara akurat,” jelas Wakil Bupati.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi, meliputi perbaikan akses jalan, jaringan listrik, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan lahan pertanian.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengingat adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah,” lanjutnya.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pada masa transisi pascabencana, pemenuhan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik harus tetap menjadi prioritas. Ia meminta instansi teknis untuk mampu mencari solusi secara teknis agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Bapak dan ibu semua harus memonitor kondisi masyarakat. Sampaikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi, termasuk menyikapi dampak kebijakan Pemerintah Pusat terkait penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan,” tegas Wakil Bupati menutup arahannya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan laporan dari perangkat daerah serta diskusi bersama guna mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Kominfo, perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta perwakilan Polsek dan Koramil setempat.
Penulis/Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply