TANGGAMUS – Editorial24jam.com || Puluhan warga Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pekon Banjar Negeri pada Senin (19/01/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan dan realisasi anggaran Dana Desa.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan Dana Desa Pekon Banjar Negeri sejak tahun 2022 hingga 2024.
“Kami meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum memeriksa dan mengaudit Dana Desa dari tahun 2022 sampai 2024. Selama ini kami menilai tidak ada keterbukaan kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan warga dalam orasinya.
Pantauan di lokasi menunjukkan warga membawa berbagai atribut dan spanduk yang berisi kecaman terhadap kepemimpinan Kepala Pekon Banjar Negeri, Carfi Juhir. Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan, “Periksa Anggaran 2022–2024, Diduga Banyak Disalahgunakan.”
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, perwakilan warga melontarkan kritik tajam dan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Kepala Pekon.
Warga menilai selama menjabat, Carfi Juhir dinilai bersikap sewenang-wenang, mulai dari pembentukan pengurus hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dianggap tidak transparan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Warga juga menegaskan bahwa aksi protes tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami tidak akan berhenti. Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, kami akan mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi,” teriak salah satu peserta aksi.
Sementara itu, Kepala Pekon Banjar Negeri, Charpy, dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui adanya rencana demonstrasi setelah menerima informasi dari Polres Tanggamus.
“Kami baru mengetahui adanya rencana aksi setelah mendapat laporan dari Polres Tanggamus,” ujarnya.
Terkait tuntutan warga soal dugaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, Charpy membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran Dana Desa telah direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah desa dan telah dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Tidak benar jika dikatakan tidak transparan. Semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai hasil musyawarah dan sudah diperiksa oleh Inspektorat,” tegasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib tanpa adanya insiden kericuhan. Meski demikian, aparat kepolisian dan TNI tetap melakukan pengamanan dan pengawalan selama jalannya aksi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Penulis : [Hazwarsyah]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply