TAPUT – Editorial24jam.com || Ratusan warga Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, menyegel kantor desa pada 13 Februari 2026 sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai tidak tegas dalam menangani berbagai persoalan di desa tersebut.
Aksi penyegelan dilakukan karena masyarakat mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap kepala desa. Warga menilai kepala desa tidak tegas menindaklanjuti laporan terkait sejumlah perangkat desa yang disebut tidak berdomisili di desa serta jarang hadir menjalankan tugas di kantor desa.
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar perangkat desa yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan tidak profesional segera diganti. Warga meminta agar Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Aksi protes ini disebut sebagai kelanjutan dari sejumlah demonstrasi dan laporan yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada pihak terkait. Warga menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana desa serta berbagai kebijakan yang dinilai tidak transparan.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri kepala desa, pendamping desa, Sekretaris Camat (Sekcam), serta perwakilan dari Dinas Sosial, sejumlah warga menyampaikan langsung kekecewaan mereka.
Salah seorang warga, Tulus Hutabarat, menuding adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima bantuan sosial. Menurutnya, masih ada warga yang tergolong kurang mampu namun tidak tercantum sebagai penerima manfaat.
“Kami sudah berulang kali melaporkan masalah ini, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari pemerintah desa,” ujarnya.
Warga lainnya juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah desa lebih transparan dan adil dalam mengelola dana desa, termasuk dalam penentuan penerima bantuan bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Dolok Nauli yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terhadap data penerima manfaat bantuan sosial di desa tersebut.
“Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana desa serta memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Meski demikian, warga berharap pemerintah desa segera mengambil langkah nyata dan memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
Hingga kini masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara transparan dan adil.
Penulis : [BMT Manalu]
Redaktur : [Abednego Manalu]
Leave a Reply